besar di jawa, besar di bank

Oleh Anugerah Perkasa
943 words



MEJA KERJA Freddy Saragih dipenuhi tumpukan dokumen. Tebal dan tipis. Isinya ada yang seragam: pengajuan izin usaha pembiayaan untuk membuka kantor cabang di sejumlah wilayah. Kumpulan kertas itu pula yang membuatnya berpikir. Bagaimana memudahkan ekspansi bisnis hingga ke luar Jawa?

"Coba Anda lihat. Tebalnya tak sama, namun semuanya saya izinkan," ujar Freddy, membolak-balik kertas itu. "Sekarang ekspansi mulai banyak ke luar Jawa. Pasar di sini sudah jenuh."

Sejak Mei 2006, Freddy menjabat sebagai Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), yang berpusat di Jakarta. Biro itu mengawasi sekaligus mengatur bagaimana industri pembiayaan berkembang. Sejumlah masalah ditemukan. Salah satunya dominasi Jawa, sebagai wilayah terbesar dalam memberikan kontribusi pembiayaan. Nilainya, melampaui dari separuh.

Pembiayaan konsumen, misalnya.

Data Biro Pembiayaan dan Penjaminan menyatakan pembiayaan konsumen-pinjaman untuk kepemilikan barang konsumsi seperti otomotif dan elektronik-lebih mendominasi dibandingkan jenis pembiayaan lainnya. Ini terdiri dari sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring) serta kartu kredit. Hingga Agustus lalu tercatat, pulau Jawa menyumbang sekitar 68,34% khusus pembiayaan di sektor tersebut. Dan Jakarta, menyokong sebesar 28%.

Statistik Bank Indonesia (BI) memaparkan pembiayaan konsumen mencapai Rp66,56 triliun dari total pembiayaan Rp104,51 triliun hingga Oktober 2007. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) memperkirakan pembiayaan keseluruhan hingga akhir 2007 akan mencapai Rp150 triliun dengan dominasi pembiayaan konsumen. Sisanya berurutan: leasing, factoring dan paling buncit, kartu kredit.

"68% itu lebih baik dibandingkan lima tahun dulu," ujar Wiwie Kurnia, Ketua APPI. "Dulu sempat mencapai hingga 75%."

Menurut Wiwie, penyebaran sudah mulai terjadi di luar Jawa. Dominasi, lanjutnya, terjadi akibat pembangunan yang terfokus di pulau itu oleh pemerintah terdahulu. Ini pula yang mempengaruhi usaha pembiayaan. Sedangkan pulau lainnya tak sebesar Jawa, yaitu Sumatra (19,8%), Sulawesi (4,28%) dan Kalimantan (4,24%).

Bagaimana belahan Indonesia di ujung Timur? Regulator memperlihatkan angka yang relatif minim. Bali dan Nusa Tenggara Timur menyumbangkan pembiayaan konsumen sekitar 3,60% sedangkan Maluku dan Papua hanya 0,26%. Jumlah itu termasuk besar dibandingkan kontribusi jenis pembiayaan lainnya pada wilayah tersebut yang berkisar 0%-1,56%.

Pendapat Wiwie boleh jadi benar.

Pada tahun ini, sejumlah perusahaan pembiayaan mulai melirik luar Jawa sebagai ekspansi bisnisnya. PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) Finance Tbk misalnya. Menurut Corporate Secretary WOM Finance Fenfira Tedja, pihaknya kini membuka cabang di Sulawesi menyusul potensi bisnis pembiayaan sepeda motor, mencuat di sana. Dia menilai Jawa sudah mulai sesak.

Ekspansi usaha pembiayaan pada 2007 juga dipengaruhi sejumlah faktor. Pulihnya daya beli masyarakat akibat naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sejak Oktober 2005 dan tren penurunan suku bunga Bank Indonesia atau BI Rate. Kini posisinya mencapai level 8% sejak awal Desember.

"Membaiknya makro ekonomi dan penurunan BI Rate tahun ini membuat industri pembiayaan tumbuh," ujar Dennis Firmansjah, Sekretaris Jendral APPI. "Saya optimistis target pembiayaan tercapai."

Tak hanya WOM Finance yang meluaskan cengkramannya. PT Austindo Nusantara Jaya Finance (ANJF) pun tak ketinggalan menggarap Sumatra untuk pembiayaan mobil bekas serta peralatan berat. Phoamus Kurniawan, Marketing Manager ANJF mengatakan tempat itu potensial untuk kedua jenis bisnis tersebut. Untuk yang terakhir, lanjutnya, didukung dengan maraknya eksplorasi perkebunan kelapa sawit dan sumber daya alam lainnya.

"Ini bukan sunset industries. Banyak yang butuh peralatan berat dan transportasi untuk pengangkutan," paparnya.

Peluang itu nampaknya kian membesar. Regulator kini mendorong ekspansi pembiayaan hingga ke kecamatan. Tak lagi didominasi kota besar, macam Jakarta atau tempat yang setara dengannya. Menurut Freddy Saragih, membuka unit baru di kecamatan mendatangkan dua keuntungan: konsumen yang mendekat dan ongkos lebih kecil bagi perusahaan pembiayaan. Dia menggebu-gebu soal ini.

Dominasi selanjutnya: perbankan.

Chief Financial Officer PT Adira Dinamika Multifinance Tbk Hafid Hadeli mengatakan tren turunnya BI Rate membuat multifinance memotong bunga pinjaman di kisaran 1%-2%. "Karena bank sebagai sumber dana utama menurunkan bunga kreditnya."

Hafid tak salah. Statistik BI menunjukkan perbankan menjadi mata air terbesar bagi perusahaan pembiayaan. Hingga Oktober 2007, kewajiban multifinance pada perbankan mencapai Rp73,37 triliun atau jauh lebih besar dibandingkan kewajiban obligasi yaitu Rp13,10 triliun. Bank domestik masih menjadi primadona. Kerjasama itu dijalin melalui pembiayaan bersama, penerusan pinjaman hingga pemberian kredit langsung.

Masalahnya, bank tak serta merta menurunkan bunga pinjamannya. Ada peninjauan dahulu setiap bulannya setelah BI mengumumkan pemangkasan suku bunganya. "Biasanya butuh waktu dua bulan. Multifinance tiga bulan," ujar Dennis Firmansjah, "obligasi akan meningkat tapi tak secepat pinjaman bank. Hanya perusahaan besar yang dapat menerbitkan itu."

Ketergantungan bank lokal kemudian disiasati dengan meminjam dana dari asing. Ini juga dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan ukuran besar. Menurut Susilo Sudjono, Presiden Direktur PT Surya Artha Nusantara Finance, pinjaman asing berarti pulihnya pula kepercayaan investor ke industri pembiayaan. Selain itu, bunganya lebih murah.

Tapi ada pula yang tak sependapat dengan Sudjono. Menurut Direktur Utama PT Artha Prima Finance Budi Sunardi, perusahaan pembiayaan berskala kecil lebih mengandalkan pinjaman domestik, ketimbang asing. "Biarkan saja yang lainnya. Nasabah kami masih butuh rupiah, bukan dolar."

Bank memang masih diandalkan. Sumber dana lainnya, macam penawaran saham ke lembaga usaha belum berkembang baik. Mekanisme ini disebut private placement, yang diatur melalui perjanjian utang piutang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.84/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Ini memang aliran dana baru, sehingga belum banyak yang melakukannya. Masalahnya dari soal pajak, hingga memilih tawaran bank yang lebih menggiurkan.

PT Mandala Multifinance Tbk adalah perusahaan yang terganjal dengan problem pertama. Ketidakjelasan pajak dalam mekanisme itu, membuat perseroan urung melakukan private placement. Cukup bank saja, kali ini.

Bagi Muhammad Nashir, hal tersebut tak berlaku.

Presiden Direktur PT Trust Finance Indonesia Tbk itu mengungkapkan sejumlah tawaran telah dijajaki perusahaan untuk menawarkan sahamnya. Private placement memang batal dilakukan pada 2007, namun dipastikan tidak pada tahun depan. Dia mengaku tetap berhubungan baik dengan mitra yang tertarik untuk menanamkan uangnya.

"Tidak saat ini," ujar Nashir, "pinjaman dari perbankan masih melimpah untuk dana tahun depan. Kami juga menjaga relasi, ini harus tetap dilakukan." (anugerah.perkasa@bisnis.co.id)